LGBT di Lapangan dan Pemilihan Presiden ke-21

Politik progresif, karena Korea pasca pemakzulan harus berubah!

• Penerjemah bahasa Indonesia: Payung

• Pemeriksa bahasa Indonesia: -

• Penulis bahasa asal: 권태

• Pemeriksa bahasa asal: Miguel, 에스텔

• Dipostingkan oleh: Miguel

• Didesain oleh: 가리

Pada malam 3 Desember 2024, Presiden Yoon Suk-yeol secara tiba-tiba mengumumkan darurat militer. Warga melawan tentara yang mengepung Majelis Nasional, dan sebagai hasil dari perjuangan mereka, Majelis berhasil mencabut darurat militer dengan selamat. Sampai Yoon Suk-yeol diberhentikan dari jabatannya pada bulan April tahun ini, masyarakat sipil membentuk Aksi Darurat Pemakzulan Yoon Suk-yeol dan Reformasi Sosial (selanjutnya Aksi Darurat) dan mengerahkan segala daya untuk mengorganisir demonstrasi besar dan berbagai aksi. Alun-alun, tempat warga berkumpul untuk tidak hanya menuntut pemakzulan Yoon Suk-yeol tetapi juga perubahan fundamental terhadap sistem yang dibuat Yoon Suk-yeol, demi partisipasi aktif perempuan, kaum minoritas seksual, remaja, penyandang disabilitas, dan migran. Organisasi hak kaum minoritas seksual mendirikan Aksi Bersama Kaum Minoritas Seksual untuk Pemakzulan Yoon Suk-yeol dan menciptakan Zona Pelangi di alun-alun pemakzulan untuk menekankan bahwa rezim yang memicu dan membela pemberontakan telah berkembang dengan memanfaatkan penindasan kaum minoritas seksual, dan mereka menegaskan pentingnya politik tanpa kebencian dan bertindak melalui aktivitas mereka. Penyelenggara aksi, yang merupakan gabungan berbagai organisasi sipil, memperkenalkan Janji untuk Aksi yang Setara dan berupaya untuk menegakkannya di antara para peserta. Praktik ini berbeda dengan alun-alun pemakzulan Park Geun-hye pada 2016–2017, yang menghadapi masalah misogini dan kebencian terhadap remaja.

(Teks alternatif gambar: Aturan kesetaraan Aksi Darurat. Di latar gelap dengan warna hijau neon tertulis “Ini adalah alun-alun kita semua” di bagian atas. Di sampingnya ada ikon dua tangan berjanji dengan jari kelingking. Isinya menyerukan agar semua peserta mengucapkan atau melakukan tindakan tidak diskriminatif terhadap perempuan, kaum minoritas seksual, penyandang disabilitas, remaja, migran, atau hewan non-manusia, serta menyadari bobot dan pengaruh ucapannya. Tersedia informasi tentang penerjemahan bahasa isyarat dan zona kursi roda. Di sisi kanan tertulis bahwa bila terjadi masalah, peserta sekitar harus bersama-sama menangani dan melapor ke panitia, serta peringatan serius terkait pelecehan dan kekerasan seksual.) (Sumber: Aksi Darurat Pemakzulan Yoon Suk-yeol dan Reformasi Sosial https://x.com/yoonoutaction/status/1890963255079645690)

Dalam pemilihan presiden kali ini, kandidat utama adalah Lee Jae-myung dari Partai Demokrat Korea, Kim Moon-soo dari Partai Kekuatan Rakyat (partai asal Yoon Suk-yeol), Lee Jun-seok dari Partai Reformasi Baru, dan Kwon Young-gook dari Partai Buruh Demokratik. Lee Jae-myung, mantan buruh pabrik yang lulus ujian penyetaraan dan berkarier sebagai pengacara hak asasi, pernah berkata “Sudah cukup, kan?” kepada aktivis kaum minoritas seksual yang menuntut legislasi undang-undang anti-diskriminasi di Universitas Nasional Seoul. Sebagai ketua Partai Demokrat Korea, ia juga menyatakan bahwa pekerja di industri semikonduktor harus dikecualikan dari batas kerja 52 jam demi daya saing. Kim Moon-soo, yang dulunya aktivis buruh terkenal, kini memimpin penindasan serikat buruh. Lee Jun-seok mengusung janji untuk menaikkan iuran kesehatan secara drastis dan menerapkan upah minimum berbeda di tiap daerah. (Sikap mereka terkait isu minoritas seksual akan dibahas lebih lanjut di bagian akhir tulisan.)

Meskipun alun-alun pemakzulan diwarnai partisipasi aktif kaum minoritas seksual dan memainkan peran penting dalam perluasan solidaritas, suara mereka nyaris tak terdengar dalam pemilu presiden pasca-pemakzulan. Lee Jae-myung, kandidat dari partai terbesar, saat debat calon presiden menjawab pertanyaan Kwon Young-gook dari Partai Buruh Demokratik mengenai pentingnya undang-undang anti-diskriminasi dengan mengatakan, “Yang mendesak adalah mata pencaharian,” menunjukkan sikap memisahkan isu hak minoritas seksual dari isu warga pada umumnya. Bahkan saat aktivis penyandang disabilitas dari Aliansi Nasional untuk Penghapusan Diskriminasi Penyandang Disabilitas (Jeonjangyeon) berpartisipasi dalam pertemuan darurat yang dipimpin Partai Demokrat untuk menyerukan pentingnya pemakzulan Yoon Suk-yeol dalam konteks hak penyandang disabilitas, Lee Jae-myung berkata kepada aktivis Park Kyung-seok:

“Pak Park Kyung-seok di depan sana sepertinya ingin bicara banyak kepada saya, terus-menerus menyampaikan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda melakukan seperti itu di acara seperti ini, apakah itu akan efektif? Bukannya malah membuat orang makin tidak suka? Saya akan berikan mikrofon, silakan sampaikan yang ingin Anda sampaikan dengan mikrofon ini, lalu setelah itu kita lanjutkan acara ini dengan tenang. Saya tahu Anda pejuang penghapusan diskriminasi disabilitas, tentu ada alasan kenapa Anda sampai seperti ini. Setelah kesempatan bicara, mari kita lanjutkan dalam suasana lebih tenang.”

(Sumber: Be Minor https://www.beminor.com/news/articleView.html?idxno=27237)

Kandidat lain juga menunjukkan sikap bermusuhan terhadap hak minoritas seksual. Kim Moon-soo, dari partai yang sama dengan Yoon Suk-yeol yang merupakan pendukung kuat pendeta kebencian Jeon Kwang-hoon (yang sambil menyebutnya “pendeta penjaga demokrasi liberal Korea”), mengatakan bahwa undang-undang anti-diskriminasi tidak boleh memberikan keistimewaan kerja bagi kaum minoritas seksual, seolah-olah undang-undang itu memberi keistimewaan tertentu. Lee Jun-seok, yang menyebut dirinya “konservatif muda” dan dikenal dengan sikap anti-feminisnya, saat debat calon presiden menanyakan kepada Kwon Young-gook apakah undang-undang anti-diskriminasi akan melarang segala bentuk diskriminasi terhadap mantan narapidana, memperkuat prasangka sosial yang ada.

Di tengah itu, Kwon Young-gook dari Partai Buruh Demokratik menyatakan diri sebagai calon presiden ally bagi kaum minoritas seksual. Partai Buruh Demokratik adalah gabungan Partai Keadilan, Partai Buruh, serikat buruh di bawah Federasi Serikat Buruh Korea, masyarakat sipil, dan Partai Hijau yang kemudian bergabung. Kwon, mantan ketua Partai Keadilan, maju sebagai kandidat presiden dan dikenal sebagai “pengacara jalan” yang bersama minoritas. Ia aktif dalam isu penindasan serikat di SPC Group(Paris Baguette, salah satu jaringan toko roti terkemuka di Korea, termasuk di dalamnya), bertindak lanjut atas insiden di mana seorang peserta magang meninggal saat memperbaiki pintu layar di stasiun kereta bawah tanah akibat kurangnya pengelolaan keselamatan, dan mendukung pendirian serikat buruh migran, serta menangani tragedi sosial seperti tenggelamnya kapal Sewol. Dalam pemilu ini, ia menandatangani perjanjian kebijakan dengan Aksi Pelangi dan menekankan pentingnya demokrasi untuk melindungi minoritas seksual yang telah menjaga demokrasi.

Aksi Pelangi, gabungan organisasi hak minoritas seksual, menerbitkan Tuntutan Kebijakan Kaum Minoritas Seksual untuk Pemilu Presiden ke-21, berisi 21 tuntutan termasuk agenda nasional, legislasi undang-undang anti-diskriminasi, kesetaraan pernikahan (Korea belum mengakui pernikahan sesama jenis), dan pengakuan hak penentuan gender transgender.

(Teks alternatif gambar: Kwon Young-gook di tengah memegang papan bertuliskan “Kesepakatan Kebijakan Pemilu Presiden ke-21” dengan aktivis Aksi Pelangi mengibarkan bendera pelangi di sampingnya. Latar belakang spanduk acara kesepakatan.) (Sumber: Hankyoreh https://www.hani.co.kr/arti/politics/election/1197947.html)

Pemilu 3 Juni dimenangkan oleh Lee Jae-myung dari Partai Demokrat Korea. Aksi Pelangi mengkritik Lee dan partainya karena tidak mengajukan kebijakan untuk kaum minoritas seksual dan tidak menanggapi tuntutan mereka, dan menyerukan pemulihan demokrasi serta reformasi sosial. Aliansi Legislasi Undang-undang Anti-Diskriminasi juga menyerukan jaminan hak dan kesetaraan gender, mengingatkan tragedi kecelakaan kerja yang terus terjadi, serta menekankan makna pemilu ini.

Kwon Young-gook meraih 0,98% suara, tetapi pada malam itu hingga tengah malam menerima donasi lebih dari 1,3 miliar won dan memperoleh 5,9% suara dari perempuan muda di bawah usia 20-an yang aktif selama masa pemakzulan. Tantangan masyarakat sipil Korea berlanjut hingga hari ini.

Subscribe & Jejaring sosial

Mohon sampaikan saran dan pendapat Anda!

---

• Penerjemah bahasa Indonesia: Payung

• Pemeriksa bahasa Indonesia: -

• Penulis bahasa asal: 권태

• Pemeriksa bahasa asal: Miguel, 에스텔

• Dipostingkan oleh: Miguel

• Didesain oleh: 가리